Maluku Pacu Integrasi Data “Pelita”, Gandeng Kemendagri Percepat Kebijakan Berbasis Data
Jakarta, indonesiatimur.co — Pemerintah Provinsi Maluku tancap gas memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, langkah integrasi data melalui aplikasi “Pelita” kini dipercepat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan responsif.
Pertemuan penting ini mempertemukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus Renwarin, dengan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Muhammad Valiandra, di ruang Pusdatin Kemendagri, Jakarta, Rabu (06/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas optimalisasi aplikasi “Pelita” sebagai pusat integrasi data perencanaan dan keuangan daerah yang akan menjadi rujukan utama pemerintah.
Renwarin menegaskan, dukungan penuh dari Kemendagri melalui Pusdatin menjadi faktor kunci dalam memperkuat kualitas kebijakan di daerah.
“Data dalam aplikasi Pelita ini akan menjadi fondasi bagi Gubernur Maluku dalam merumuskan kebijakan strategis yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, integrasi ini juga diarahkan untuk mewujudkan konsep Satu Data Indonesia, di mana seluruh data daerah terhimpun dalam satu sistem terpadu atau single source of truth. Dengan demikian, potensi perbedaan data antarinstansi dapat ditekan, dan keputusan pemerintah menjadi lebih presisi.
Valiandra pun mengapresiasi langkah proaktif Pemprov Maluku yang dinilai cepat beradaptasi dengan transformasi digital pemerintahan.
“Integrasi data ini bukan sekadar sistem, tapi fondasi penting dalam membangun kebijakan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai bagian dari percepatan tersebut, Pemprov Maluku dan Kemendagri tengah menyiapkan Executive Dashboard, sebuah sistem yang akan mengintegrasikan data dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Maluku. Platform ini ditargetkan mulai diluncurkan pada 25 Mei 2026.
Kehadiran dashboard ini diharapkan mampu menjadi “ruang kendali” bagi pimpinan daerah dalam memantau kondisi riil di lapangan secara cepat dan menyeluruh—mulai dari perencanaan pembangunan hingga pengelolaan keuangan.
Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas kebutuhan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks dan menuntut respons cepat.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kuat kedua belah pihak untuk memastikan proses integrasi berjalan lancar, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik di Maluku.
Dengan akselerasi ini, Maluku menegaskan diri sebagai salah satu daerah yang serius mendorong transformasi digital—bukan sekadar wacana, tetapi langkah konkret menuju pemerintahan berbasis data yang modern dan terpercaya. (it-02)
